Tujuh Desakan Darurat Ekonomi
-
Perbaikan misalokasi anggaran
Pengurangan porsi belanja program populis (seperti MBG / Makan Bergizi Gratis, hilirisasi, subsidi energi, Koperasi Desa Merah Putih) yang besarnya ditaksir sekitar Rp 1.414 triliun (± 37,4 % dari APBN 2026) karena dianggap mengorbankan sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan tenaga medis dan guru. detikfinance+1 -
Kembalikan independensi dan transparansi institusi penyelenggara negara
Agar lembaga-lembaga seperti BI, BPS, BPK, DPR, KPK bebas dari intervensi politik dan kepentingan pihak tertentu. detikfinance+1 -
Hentikan dominasi negara dalam sektor ekonomi lokal
Dengan pelibatan institusi negara seperti BUMN, TNI, Polri yang dianggap membuat pasar tidak kompetitif, menyingkirkan pelaku lokal dan UMKM, dan melemahkan swasta serta kewirausahaan lokal. detikfinance+1 -
Deregulasi dan penyederhanaan birokrasi
Langkah-langkah seperti mencabut kebijakan yang dianggap diskriminatif atau “distortif” (contoh: TKDN, kuota impor), mempercepat dan mempermudah perizinan dan lisensi, dan memberantas usaha ilegal di sektor ekstraktif. detikfinance+1 -
Prioritaskan kebijakan untuk menangani ketimpangan
Meliputi integrasi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, penguatan perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, pengalihan subsidi energi menjadi bantuan tunai, serta pemberantasan judi online lintas negara. detikfinance+1 -
Kebijakan berbasis bukti (evidence-based) dan teknokratis
Baru meluncurkan program populis setelah ada kajian independen, uji coba, evaluasi rutin; hindari program yang mengganggu kestabilan fiskal. Program-populis seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi & kompensasi energi, dan Danantara disebut sebagai contoh yang perlu dievaluasi atau dikaji ulang. IDN Times+1 -
Perbaikan institusi & demokrasi, tata kelola negara
Meningkatkan kualitas institusi, membangun kepercayaan publik, memulihkan demokrasi yang sehat; termasuk di dalamnya larangan rangkap jabatan, meritokrasi, penghentian represif terhadap masyarakat sipil, dan pemberantasan konflik kepentingan serta perburuan rente. IDN Times+1
https://money.kompas.com/read/2025/09/11/073400126/7-desakan-darurat-ekonomi-untuk-presiden-prabowo
Comments
Post a Comment